JAMPRIBADI

Kamis, 11 November 2010

Peranan Perempuan masa Orla

PERANAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERPOLITIKAN INDONESIA MASA ORDE LAMA
Oleh : Ana Ngatiyono
Abstract

Struggle of Indonesian nation to reach for the independence and or fill the independence cannot be discharged from level of role of Indonesia woman. Woman Existence in nationality movement have the long history and role which signifikan for growth of nation progress. But this woman role sometimes like assumed don’t too having an effect on and trifled by residing is though seen from its fact a lot of struggle in physical conducted by girls in opponent colonialism. At growth hereinafter progresifitas of woman movement in Indonesia mirror from awareness to develop;build the modern organization as movement bases. So that don’t surprise hotly they are a lot of club woman standing at a period of Old Order like Gerwani, Perwari, Aisyah, Wanita Katolik, Bhayangkari, etc. Organization standing to have the immeasurable pattern, vision, and or target which is fought for. From various all important the difference big role from organization of mentioned in filling independence and struggle through its own way in order to fighting for its rights.
Keyword : Woman, movement, Old Order, and Woman Organization
A. Pendahuluan
Peranan perempuan di Indonesia sudah dimulai sebelum Indonesia meraih kemerdekaanaya. Meskipun hanya terbatas pada aspek yang tertentu, tetapi dapat dijadikan sebagai tonggak awal semakin besarnya peranan perempuan Indonesia dalam pembangunan bangsa. Gerakan perempuan di Indonesia sudah mulai muncul pada akhir abad 19. R.A Kartini adalah salah satu tokoh terkemuka perempuan yang ikut berjuang demi kepentingan kaum perempuan pada masanya. Pekembangan perjuangan perempuan ini adalah akibat pengaruh dari politik etis yang telah membuat sadar betapa nasib perempuan Indonesia masih sangat terbelakang atau kedudukanya hanya sekedar teman belakang yang tugasnya tidak lapas dari melayani suami dan mengasuh anak atau lebih dikenal dengan istilah Jawa “konco wingking”. Kedudukan perempuan seperti ini sudah biasa pada masa penjajahan karena wanita Indonesia seperti terkungkung di dalam budaya feodalisme . Pengaruh warisan cita-cita Kartini untuk emansipasi wanita berkumandang menembus batas-batas kamar pingitannya, dan perhatian kaumnya, pada periode kebangkitan dan kesadaran nasional ini mulai juga untuk meningkatkan perjuangan wanita.
Selanjutnya muncul tokoh wanita generasi Kartini berikutnya yaitu Dewi Sartika. Perjuanganya yakni pengajaran bagi kaum perempuan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan derajat kaum perempuan pada masa itu yang tidak pernah diakui dan juga untuk meningkatkan kecakapan bagi kaum ibu. Dengan meningkatnya perjuangan wanita Indonesia untuk memperbaiki nasib, akhirnya didirikan organisasi wanita pertama pada tahun 1912 di Jakarta bernama “Putri Mardika”. Selanjutnya di Jawa didirikan Kartini Fonds yaitu beasiswa untuk mendirikan sekolah Kartini di seluruh pulau Jawa. Selain itu, masih banyak berdiri organisasi-organisasi wanita lainya di luar Jawa dan di daerah-daerah yang tujuanya tidak lain hanya untuk meningkatkan pendidikan bagi kaum wanita dan menuntut persamaan dengan kaum pria. Pada perkembanganya organisasi perempuan di Indonesia berdiri dengan dasar dan tujuan yang beragam, misalnya organisasi perempuan dengan basis agama ataupun organisasi perempuan dengan tujuan politik dan perjuangan kemerdekaan.
Organisasi-oraganisasi wanita tersebut dibangun untuk mewujudkan tercapainya hak-hak perempuan dan mengejar emancipatie kaum ibu Indonesia yang sejak dahulu tertindas oleh budaya patriarkhy masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, wanita Indonesia dari waktu ke waktu selalu meluaskan lapang pergerakanya, untuk mengejar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan mengejar hak perempuan sebagai bangsa. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama halnya seperti dua sayap seekor burung yang apabila dua sayap tersebut dibuat sama kuatnya, maka tidak heran apabila akan meraih cita-cita dan kemajuan setingi-tinginya. Perumpamaan ini bermakna untuk tuntutan agar dibuka pintu seluas-luasnya bagi perempuan Indonesia dalam upaya menuntut persamaan hak dan persamaan derajat bagi dirinya .
Kaum kolot yang masih mengagung-agungkan sistem feodalisme dan ideologi patriarki menjadi terheran-heran ketika mendengar semboyan dari salah satu organisasi perempuan Indonesia yakni Marhaeni Bandung yang menyatakan bahwa “ Kita tidak sudi ekonomi-ekonomian atau sosial-sosialan sahadja, kita tidak mendirikan perhimpunan sendiri, kita duduk dalam satu organisasi politik dengan kaum laki-laki , kita menjalankan aksi masa dengan kaum laki-laki itu!” . Hal ini menjadi gebrakan baru dalam perpolitikan Indonesia bahwa perempuan yang sekian lama hanya dianggap sebagai pelengkap saja kini sudah berkembang bahkan berpartisipasi dalam kegiatan politik negara. Perjuangan Marhaeni bandung ini selanjutnya berpengaruh besar terhadap gigihnya perjuangan wanita Indonesia dan buktinya yaitu semakin banyaknya berdiri organisasi-organisasi perempuan (misalnya Gerwani, Perwari, Wanita Katholik, Aisyah, HMI Wati, Maupun Bhayangkari) , dan membangkitkan organisasi perempuan tersebut dalam perjuanganya melawan kaum laki-laki. Mereka menganggap bahwa kaum laki-laki adalah musuh dan sebagai saingan yang sombong. Oleh karenanya perjuangan ini dilakukan dengan sangat gigih, meskipun mendapat banyak pertentangan dari kaum laki-laki.
A. Peranan Wanita Indonesia Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950)
Dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah membuka harapan dan lembaran baru perjuangan bangsa Indonesia, yakni bukan lagi untuk merebut kemerdekaan tetapi bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah dicapai dengan sebaik-baiknya. Perubahan arah perjuangan ini juga berlaku bagi perjuangan wanita Indonesia. Dengan kata lain, perjuangan memepertahankan kemerdekaan tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja, ternyata kaum wanita tidak ketinggalan ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan wanita Indonesia ini sebagian besar melalui PMI (Palang Merah Indoneia), dapur umum dan kurir.
Sebagai contoh nyata adalah perjuangan PRIP ( Perjuangan Rakyat Indonesia Putri) Pada tahun 1945-1948. Meskipun perjuangan PRIP dalam bidang pertahanan keamanan tidak begitu terlihat, namun perananya dalam mengobarkan semangat perjuangan harus diakui perananya. Dalam setiap pertempuran, selain persenjataan yang memegang peranan penting, logistik dan bahan makanan juga sangatlah penting. Dalam perjuangan di Front Ambarawa dan Semarang, persediaan logistik ini penting artinya, untuk itu diwujudkan dalam dapur umum. Selain dapur umum, masalah kepalangmerahan juga sangat dirasakan artinya bagi para pejuang. Munculnya istilah dapur umum ini terjadi pada awal proklamasi dan agresi militer Belanda I dan II. Dapur umum ini berarti bagian dari rumah atau tempat untuk kegiatan memasak, pencarian bahan makanan dan pelayanan makanan dan minuman bagi para pejuang. Bahan-bahan makanan biasanya dikumpulkan oleh para anggota PRIP dari dari kampung-kampung sekitar tempat revolusi yaitu sekitar Semarang dan Ambarawa. Selain dari hasil sukarela masyarakat, bahan makanan juga biasanya mendapat dari sumbangan organisasi-organisasi wanita antara lain Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) .
Selain dapur umum, keterlibatan anggota PRIP dalam perjuangan yaitu diwujudkan dalam kepalangmerahan. Pada waktu pertempuran di front Ambarawa dan Semarang mereka mengurusi masalah perawatan dan mengurusi anggota pasukan yang gugur. Di samping sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat terutama para wanita, kepalangmerahan ini juga sebagai bentuk rasa kegotongroyongan, sifat ringan tangan dan saling membantu yang merupakan sifat khas bangsa Indonesia. Obat-obatan yang tersedia pada waktu itu masih sangat sederhanan dan jenisnya belum beragam. Misalnya aspirin, naspro, obat merah, salep, perban, dan pelester. Obat-obatan yang berkaitan dengan kepalangmerahan ini biasanya didapat dari rumah sakit setempat dan juga dari Markas Besar Tentara dan Palang Merah Indonesia. Selain berperan dalam dapur umum dan Palang Merah, wanita Indonesia juga banyak yang berperan sebagai utusan atau kurir yang tugasnya membawa surat-surat penting untuk membawa berita penting dari kota yang bergerilya ke kota lain atau sebaliknya. Untuk menjadi kurir ini tidak semua wanita bisa melakukanya karena tugas yang mnereka ampu sangat sulit dengan resiko yang semakin besar. Biasanya para kurir setelah mengantarkan surat penting dari satu kota, pulangnya membawa keperluan sehari-hari seperti halnya bahan makanan ataupun pakaian dan sebagainya.
Perjuangan PRIP untuk ikut serta aktif di dalam kancah perjuangan nampaknya sangat terdorong oleh semangat revolusi yang besar. Keputusan untuk mendirikan organisasi seperti halnya PRIP ini adalah suatu langkah yang berani apalagi pada waktu itu masih banyak pertentangan kepada wanita untuk melakukan organisasi. Meskipun organisasi ini hanya sebatas dapur umum dan palang merah ataupun perjuangan garis depan dengan nama satu badan perjuangan maupun tergabung dengan organisasi perjuangan yang lain, namum setidaknya organisasi ini ikut berpartisipasi didalam perjuangan bangsa Indonesia masa revolusi.
Dalam kesibukan ikut serta baik dalam kegiatan fisik maupun dalam bidang sosial politik, kaum wanita berbenah diri untuk mengalang persatuan yang kuat. Konggres Wanita yang pertama kali diadakan oleh organisasi wanita setelah proklamasi di Kelaten pada tahun 1945 bertujuan untuk mempersatukan ideologi dan membentuk badan persatuan Wanita Indonesia (PERWANI) dan Wanita Negara Indonesia (WANI) yang dilebur (fusi) menjadi Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Pada bulan Februari 1946, lahir Badan Konggres Wanita Indonesia (KOWANI). Kemudian pada bulan Juni 1946 diselenggarakan konggres wanita Indonesia ke V di Madiun. Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menembus blokade ekonomi dan politik, konggres ini memutuskan untuk memulai hubungan dengan luar negeri agar gerakanya lebih diakui oleh dunia dan lebih berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia secara umum dan perjuangan nasib perempuan secara khusus. Maka dari itu, Konggres Wanita Indonesia menjadi anggota Women’s International Democratic Federation (WIDF). Selanjutnya Konggres Wanita Indonesia ke VI diadakan di Magelang Jawa Tengah pada bulan Juli 1947. Dalam konggres ini diputuskan bahwa Kowani dipimpin oleh Dewan Pimpinan dan Badan Pekerja dihapuskan. Selanjutnya pada bulan agustus 1948 diselenggarakan Konggres Wanita VII di Solo. Dalam konggres ini lebih menekankan pada upaya menyatukan tenaga dan penyempurnaan organisasi, selain itu juga membantu perjuangan.
Pada waktu pasukan divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta tahun 1948, sebagai akibat dari perjanjian Renville, Laskar Wanita Indonesia (LASWI) juga ikut hijrah ke Yogyakarta. Di kota Yogyakarta LASWI selalu ikut berperan dalam kegaiatan sosial dan menjadi penitia sosial. Tugas dari panitia sosial ini adalah menyiapkan dapur umum. Ketua panitia sosial ini adalah Ny.Utami Suryadana dan Ny.SY. Arujukartawinata sebagai wakil ketua.
Besarnya peranan wanita Indonesia sangat menonjol di beberapa kota di Indonesia terutama kota Yogyakarta sebagai salah satu basis revolusi. Peran wanita semakin diakui setelah pada tahun 1948, jawatan kepolisisn negara di Yogyakarta untuk pertama kalinya menerima siswa polisi wanita. Dan gagasan ini mendapatkan dukungan penuh dari Kowani sebagai induk dari organisasi wanita di Indonesia. Pada waktu Belanda melancarkan agresi miuliter Belanda II, Polisi Wanita meninggalkan tugasnya sebagai petugas keamanan dan beralih sebagai alat perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka bersama-sama bergabung dengan para tentara dan laskar lainya untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan .
Selain berperan dalam bentuk perjuangan fisik, perjuangan wanita Indonesia juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi wanita. Diantaranya dilaksanakan Permusyawaratan Seluruh Wanita Indonesia pada tanggal 26 Agustus sampai tanggal 2 September 1949. Pihak yang memprakarsai Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia adalah Kowani yang dihadiri oleh 82 orang orang yang tergabung di dalam organisasi wanita seluruh Republik Indonesia. Panitia Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia ini diketuai oleh Ny. Burdah Yusupadi dan anggotanya terdiri dari. Ny. Siti Sukaptinah, Sunaryo Mangunpuspito, Ny.Mr. Maria Ulfah Santoso, Ny. Supeni, Ny. S Akhmad Natakusumah, dan Ny. Th. Waladouw. Banyak peserta yang berasal dari luar Jawa harus melalui perjuangan karena harus terlebih dahulu melewati daerah yang masih diduduki oleh Belanda.
Dalam Permusyawaratan Wanita Seluruh Indonesia, diperoleh beberapa keputusan antara lain : a). Tujuan perjuangan wanita yaitu untuk memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan yang penuh bagi bangsa Indonesia. b). Membentuk badan kontak bersama”Permusyawaratan Wanita Indonesia”, badan ini berkedudukan di Yogyakarta dengan kepenggurusanya sebagai berikut :
Ketua : Ny. Mr Maria Ulfah Santoso
Wakil Ketua : Ny. Artinah Syamsudin yang merangkap sebagai sekertaris.
Bendahara : Ny. Th Walandouw
Pembantu : Ny. Dm Hadiprabowo, Nn. Hariyati, Ny. Burdah, Ny. Supeni
Pujobuntoro, Ny. Aisyiah Hilal, Ny. D Susanto, Ny. Sunaryo Mangunpuspito, Ny. Brotowardoyo, Ny.Mr. Tuti Harahap.
Anggota Badan Kontak Permusyawaratan Wanita Indonesia antara lain Perkiwa, Muslimat, Wanita Taman Siswa, Budi Istri Bandung, Persatuan Wanita Pekalongan, Putri Nortowandowo, PERWARI Pontianak, PERWARI Pangkal Pinang, Partai Wanita Rakyat, PSII bagian wanita, Aisyah, Persatuan Wanita Katholik Indoinesia, Pemuda Putri Indonesia, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Gerakan Wanita Sedar, Putri Budi Sejati, dan lain sebagainya .
Pada dasarnya arah perkembangan organisasi wanita sampai tahun 1950 telah mencangkup beberapa hal. Pertama, sebagai kelanjutan dari kecenderungan pada masa sebelumnya, wawasan dan ruang lingkup perhatian wanita semakin meluas bukan hanya sebatas menangani permasalahan perempuan saja melainkan mereka berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik dan pemerintahan agar dapat bersaing dengan pihak pria. Kedua, muncul organisasi-organisasi wanita yang beragam jenis dan tujuanya. Selain orgnisasi yang sudah ada sebelumnya seperti halnya organisasi yang berafiliasi pada partai politik dan organisasi berasaskan agama , muncul pula organisasi khusus pada kalangan tertentu seperti halnya dikalangan istri Angkatan Bersenjata, dan organisasi profesi lainya. Selain itu, dengan tumbuhnya paham-paham demokrasi dalam pemerintahan, kaum wanita berkeinginan untuk mendirikan partai politik wanita yang bertujuan menyalurkan aspirasi wanita sepenuhnya. Ketiga, ruang gerak organisasi wanita semakin meluas, tidak hanya berkutat pada ruang lokal atau kedaerahan serta nasional saja, tetapi gerakanya sudah meluas dikalangan internasional. Hal ini, dapat dibuktikan dengan masuknya Kowani sebagai anggota WIDF. Keempat, sebagai akibat orientasi gerakan yang diambil, kegiatan organisasi wanita semakin beragam. Organisasi wanita ini dipisahkan menjadi dua kelompok besar yakni organisasi wanita yang mendasarkan kegiatanya pada pencampaian kesejahteraan (welfare), antara lain memperhatikan permasalahan pendidikan, wanita, sosial maupun ekonomi. Organisasi yang kedua yaitu organisasi wanita yang berkecimpung pada permasalahan politik. Jumlah organisasi yang bertujuann untuk kesejahteraan jumlahnya lebih banyak dari pada organisasi wanita politik .
B. Perkembangan dan Peranan Organisasi Wanita Masa Orde Lama (1950-1965).
Pada awal tahun 1950 gerakan perempuan di Indonesia mengalami kekecewaan yang mendalam karena Soekarno yang telah berhasil mengalang kekuatan kolektif gerakan perempuan untuk menyokong perjuangan nasional, karena telah membantu mengagalkan sejumlah reform perkawinan yang telah diperjuangkan oleh gerakan perempuan termasuk juga Gerwani. Soekarno dianggap sebagai tokoh yang telah memberikan inspirasi yang besar kepada kaum perempuan, seperti halnya tercantum di dalam bukunya “Sarinah” yang telah menjanjikan kepada kaum perempuan kebebasan di dalam masyarakat Indoneia yang adil dan makmur kelak di kemudian hari. Secara khusus berbicara mengenai partisipasi perempuan dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, Soekarno menyatakan bahwa ketertarikan perempuan hanya dapat dipenuhi dari fase sosial yang akan datang setelah fase nasional. Untuk mempercepat datangnya sosialisme, perempuan harus “ ikut serta mutlak sehebat-hebatnya di dalam revolusi kita”. Sebaliknya laki-laki harus sadar bahwa mereka tidak akan berhasil tanpa kaum perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki Jawa harus mulai menghilangkan sistem patriarki Jawa yang masih bertahan. Selain itu, Soekarno juga berseru bahwa kaum laki-laki yang harus menjadikan kaum perempuan sebagai roda perjuangan kita . Berbagai pernyataan akan perjuanganya terhadap kaum perempuan banyak diucapkan di dalam pidato setiap Konggres Perempuan dilaksanakan. Namun pada kenyataanya, Soekarno tidak konsisten terhadap apa yang diucapkanya dan tidak menepati janji untuk memperjuangkan gerakan kaum perempuan yang menolak ketidakadilan terhadap perempuan di dalam perkawinan dan keluarga. Persoalan inin muncul setelah pada tahun 1954, Soekarno menikahi Hartini. Organisasi wanita di Indonesia pada waktu itu melakukan pembelaan dan dukungan yang diberikan kepada Fatmawati (istri presiden Soekarno sebelumnya).
Organisasi perempuan pada umumnya, terutama yang beraliran keagamaan, menerima pembagian kerja bahwa wanita hanya ditempatkan dalam bidang sosial saja, sementara bidang seperti politik hanya diperuntukan untuk laki-laki karena hal itu sudah dianggap sebagai kodrat mereka sebagai seorang perempuan. Bahkan perjuangan politik seperti halnya dalam memperjuangkan UU Perkawinan hanya dilihat dari sudut pandang urusan perempuan saja. Pada perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi perempuan ini mulai aktif dalam kegiatan pembangunan sosial di bawah wadah organisasi wanita Indonesia yakni Kowani.
Pada masa demokrasi perlementer gerakan perempuan masih saja berkutat pada permasalahan sosial seperti halnya perjuangan pendidikan dan memeproleh kesempatan kerja. Perjuangan ini mendapatkan hasil setelah sedikit demi sedikit budaya patriarki mulai pudar dan wanita mulai berperan lebih besar lagi dalam perjuangan mengentaskan buta huruf dikalangan wanita dan banyak mendapatkan kesempatan kerja terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun, hal itu tidak semuanya berjalan dengan lancar karena pada dasarnya waktu itu masih banyak terdapat praktek deskriminai terhadap kaum perempuan, misalnya dalam hal upah kerja. Kenyatan ini dapat menunjukan bahwa hak-hak politik perempuan pada masa Orde Lama telah mendapatkan jaminan baik dari sistem hukum maupun politik, meskipun tidak ada UU Perkwinan yang berhasil disyahkan pada masa Orde Lama. Meskipun demikian, gerakanya masih sangat terbatas dan masih terdapat pula prektek-praktek deskriminasi dari kaum laki-laki.
Pada tahun 1950 ini terjadi perubahan besar dalam tubuh organisasi wanita karena terjadi fusi di dalam dua badan federasi yaitu antara Kowani yang pernah ditinggalkan oleh sejumlah organisasi Islam pendukungnya dengan Badan Kontak yang didirikan oleh Konferensi Perempuan di Yogyakarta. Pada bulan November 1950 kedua badan besar tersebut berkumpul di Jakarta. Dalam kongres ini secara resmi Kowani dibubarkan dan didirikan. Kongres Wanita Indonesia yang bertujuan menjamin kemerdekaan nasional sepenuhnya, jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai manusia dan warga Negara sama dengan kedudukan laki-laki, menjamin perdamaian dan keamanan, mendesak pemerintah untuk mengesahkan UU Perkawinan dan mengangkat perempuan sebanyak laki-laki di dalam panitia kementrian keagamaan yang diberi tugas untuk meneliti Undang-Undang Perkawinan. Pada tahun-tahun selanjutnya menjadi semakin jelas, bahwa kesukaan Kongres Wanita Indonesia pada penyusunan resolusi ini tenyata tidak efektif. Federasi tidak berhasil mempertahankan kesatuanya .
Organisasi-organisasi perempuan yang berkembang pada masa Orde Lama antara lain :

1. Gerwani
Selain berdiri organisasi-organisasi yang berbasis pada kegiatan sosial, pada awal tahun 1950 juga berdiri organisasi yang mengurusi masalah sosial tetapi tetap berada di gelanggang politik. Salah satu organisasi terbesarnya adalah Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) yang nantinya berubah menjadi Gerwani. Pendirian organisasi ini dikarenakan perempuan-perempuan revolusioner merasa tidak puas dengan organisasi perempuan yang sudah ada, seperti Perwari, Wanita Sosialis, Wanita Demokrat Aisyiah, Muslimat NU dan sebagainya. Rasa tidak puas itu dikarenakan berbagai faktor. Pertama, organisasi kewanitaan yang sudah ada hanya terbatas pada kegiatan kewanitaan, ringan, monoton, dan tanpa resiko. Kedua, organisasi yang sudah ada hanya mengurusi soal pendidikan tanpa ada usaha perjuangan secara politik. Ketiga, organisasi yang sudah ada tidak ikut bergerak dalam usaha memperjuangkan hak-hak perempuan secara intensif. Keempat, tidak ada gerakan yang gerakanya sampai level nasional secara bersama-sama, serta kebanyakan organisasi yang sudah ada tidak ikut serta memperhatikan rakyat kecil dan buruh, misalnya dalam memperjuangkan rakyat dari lintah darat.
Pada mulanya perhatian utama organisasi ini adalah pada UU Perkawinan monogami yang mencul setelah Sukarno menikah dengan Hartini, sehingga perhatian utama beralih pada masalah perjuangan untuk hak kerja dan tanggung jawab yang sama antara kaum perempuan dengan laki-laki, dalam perjuangan meraih kemerdekaan penuh dan untuk sosialisme. Hak-hak untuk perempuan dan anak-anak, termasuk penyelenggaraan penitipan anak dan pembangunan keluarga revolusioner merupakan tema pokok sepanjang sejarah Gerwani .
Pada tanggal 4 Juni 1950 di Semarang bekumpul lima orang wakil dari organisasi se-pulau Jawa. Mereka membawa misi untuk meleburkan organisasi masing-masing ke dalam wadah tunggal yaitu Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Ketujuh organisasi yang terabung dalam Gerwis antara lain, Rukun Putri Indonesia (RUPINDO) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Persatuan Wanita Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura, Perjuangan Putri Indonesia dari Pasuruan, dan Gerakan Rakyat Indonesia. Para tokoh Gerwani ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, namun persamaanya adalah mereka pernah terjun di dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1951 Gerwis yang masih menjadi organisasi muda, masih sibuk membenahi diri dan membangun cabang di sekitar pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Pada awalnya tujuan Gerwis adalah mendekati perempuan miskin, namun pada kenyataanya, pimpinanGerwis tidak turun ke massa perempaun sehingga ada sikap tidak ingin bekerja sama dengan organisasi perempuan lainya.Dampaknya, pada saat Gerwis mengadakan konggres yang pertama pada Desember 1951, anggotanya tidak lebih dari 6000 orang. Dalam kongres yang pertama ini juga dilakukan analsisis mengenai kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam tubuh Gerwis yang antara lain dianggap lebih banyak memperhatikan masalah intern organisasi dan lebih fokus menyoroti maasalah kepentingan peerempuan sehari-hari. Oleh karena cara kerja yang didasarkan pada pemikiran yang sempit, Gerwis kemudian menamakaan periode 1950-1954 sebaagai periode sektarianisme dan Gerwis tidak mengikuti strategi fron Persatuan .
Pada tahun 1954, Gerwis mengadakan kongres II di Jakarta dengan jumlah anggota 80.000 orang yang berasal dari 230 cabang. Sesuai dengan hasil kongres yang telah disepakati dan diputuskan pada kongers I, untuk mengubah nama dan perjuangan yang lebih menyatu dengan perjuangan buruh,tani, dan yang ada di basis massa, akhirnya nama Gerwis diganti menajdi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Perubahan nama ini dimaksudkan untuk menghilangkan karateristik sempit pada Gerwis. Sejak itu, Gerwani secara keanggotaaan terbuka untuk semua kaum perempuan dari golongan manapun, yakni wanita yang sudah berumur 16 tahun atau sudah menikah serta tidak mendukung salah satu partai politik, agama dan suku yang ada di Indonesia. Dengan memakai nama Gerwani yang mempunyai semboyan “organisasi pendidikan dan perjuangan” menjadikan penyemangat bagi para kader dan anggotanya. Setelah kongres kedua ini, para anggota dari Gerwani pergi ke desa-desa dan kampung, untuk mendiskusikan berbagai permasalahan dengan wanita tani terutama dengan para buruh wanita. Selain itu, Gerwani juga melakukan kampanye buta huruf, perubahan UU Perkawinan yang lebih demokratis, menuntut hukuman yang berat untuk penculikan dan perkosaan, kegiatan sosial ekonomi untuk kaum buruh dan tani perempuan.
Pada tahun 1955, Gerwani mulai melakukan serangkaian kegiataan yang berbeda, yakni mulai menitikberatkan kegiatanya pada pemilu 1955. Ketika kampanye pemilu dimulai Gerwani turut ambil bagian untuk kampanye para calon PKI, namun tidak mengajukan nama calonya sendiri. Hampir sebanyak 23.480 orang anggota Gerwani terlibat dalam kampanye pemilu 1955. Pada awal menjelang pemilu ini, gerakan perempuan mulai hancur karena masing-masing partai politik menjadikan organisasi perempuan sebagai alat kampanye. Sehinga pada waktu itu timbul perpecahan antara kelompok perempuan nasionalis dengan golongan perempuan Islam. Selain itu, jurang pertikaian dalam gerakan perempuan progresif dengan sejumlah golongan yang menentang karena makin besarnya pengaruh kiri. Sebagian besar organisasi Islam bersatu dengan sejumlah lawan mereka, terutama dalam masalah UU Perkawinan yaitu Perwari dan Bhayangkari yang bersatu dalam rangka menghadapi kekuatan progresif . Selanjutnya berkembang bermacam-macam kegiatan; balai-balai perempuan, bank-bank perempuan, bahkan surau perempuan didirikan; bermunculan berbagai macam organisasi dan majalah perempuan, tetapi hampir semua kegiatan ini semakin terikat pada Partai Politik (laki-laki), gerakan keagamaan (laki-laki), ataupun pada organisasi pejabat laki-laki . Hasil pemilu tahun 1955 ini sangat mengecewakan kaum perempuan, karena beberapa alasan. Pertama, sangat sedikitnya wakil perempuan yang terpilih di dalam parlemen. Kedua, Partai Wanita Rakyat yang didirikan pada tahun 1946 tidak mendapat kursi dan sesudah pemilu gerakanya tidak terlihat lagi terutama dalam perjuangan monogami. Ketiga, tidak ada kaum laki-laki yang giat dan serius mengkampayekan reform perkawinan.
Dalam upaya propaganda, Gerwani menerbitkan dua majalah, Api Kartini dan Berita Gerwani. Api Kartini terutama ditujukan bagi pernbaca lapisan tengah yang sedang tumbuh dan memuat tulisan-tulisan tentang masak-memasak, pengasuhan anak, mode, dan lain-lain, tetapi juga soal-soal yang lebih "feminis" dan "kiri" seperti kebutuhan akan taman kanak- kanak, kejahatan imperialisme (Api Kartini adalah majalah pertama di Indonesia yang menunjukkan pengaruh buruk film-film Amerika yang bermutu rendah yang saat itu banyak beredar, dan baru belakangan PKI melontarkan masalah imperialisme kebudayaan Barat), poligini, dan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, serta masalah-masalah sekitar kaum perempuan yang bekerja. Berita Gerwani adalah majalah intern organisasi, dengan berita-berita tentang konferensi-konferensi yang akan datang, laporan kunjungan ke organisasi-organisasi perempuan di negeri-negeri sosialis, dan lain-lain. Apabila Api Kartini terutama terbit untuk menarik perempuan golongan tengah, dan meyakinkan mereka bahwa Gerwani pun memberikan perhatian pada masalah-masalah "tradisional" perempuan, Berita Gerwani yang lebih radikal bermaksud memberikan dukungan kepada kader-kader daerah dan membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas yang akan mereka hadapi .
Gerwani selanjutnya melaksanakan kongres ke III pada tahun 1957. Pada kongres ke III ini kelihataan bahwa Gerwani telah mengalami perkembangan yang pesat, hal ini terlihat dari jumlah anggota yang mencapai 631.342 orang. Dalam kongres ini juga menetapkan resolusi-resolusi seperti pembebasan Irian Barat, tuntutan UU Perkawinan yang demokratis, buku-buku sekolah dengan harga yang murah, kesetiaan pada Pancasila, hukuman berat bagi pemerkosa, usaha mengatasi kenakalan pada anak-anak, dan mengubah berbagai peraturan yang deskriminatif. Dari resolusi ini menunjukan bahwa Gerwani semakin tengelam di dalam politik nasional tentang Demokrasi Terpimpin. Setelah kongres ini, pada tahun 1958 anggota anggota Gerwani mendorong kerjasama yang lebih erat antara berbagai golongan kiri yang ada dalam KWI dengan maksud agar KWI menjadi lebih peka dan aktif dalam masalah-masalah yang relevan bagi kaum perempuan miskin. Dibentuklah "Gerakan Massa" di dalam KWI. Golongan kiri (termasuk sejumlah organisasi perempuan Islam) berusaha mendorong KWI memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret, dengan menegaskan hubungan antara emansipasi perempuan dengan gerakan sosialisme. Beberapa orang pengurus KWI yang lain, seperti Maria Ulfah, dengan sengit menentang usaha yang disebutnya "infiltrasi" atau penyusupan GERWANI ini, dan "Gerakan Massa" pun dibubarkan. Tetapi KWI tidak bisa menghindar berada satu jalur dengan golongan kiri.
Pada bulan Desember 1961, Gerwani untuk terakhir kali mengadakan kongres ke IV di Jakarta sebelum dihancurkan pada Oktober 1965. Pada kongres ini, jumlah anggota telah mencapai 1.125.000 orang. Bertambah hampir 50 % pada saat kongres ke III tahun 1957. Beberapa resolusi yang ditetapkan dalam kongres ini antara lain pembebasan Irian Barat, membantu pelaksaan lands reform, UU Perkawinan yang demokratis, keamanan nasional, penurunan harga, dan perdamaian. Kongres ini menghasilkan program-program perjuangan, meliputi masalah hak-hak perempuan dan anak-anak, demokrasi dan keamanan, kemerdekaan penuh dan perdamaian.
Bersamaan dengan meningkatnya suhu politik pada awal tahun 1960an, anggota-anggota Gerwani ikut berperan serta di dalam gerakan aksi sepihak Barisan Tani Indonesia (BTI), yang dilancarkan untuk dilaksaanakanya undang-undang land reform. Bersama itu, Gerwani merebut hak-hak politik kaum perempuan (misalnya hak perempuan untuk bisa dipilih menajdi kepala desa). Hal ini telah menimbulkan ketegangan diantara para golongan konservatif desa yang masih memegang amanat patriarki. Pada tahun-tahun terakhir sayap feminis pada organisasi ini kalah terhadap lebarnya sayap komunisme sehingga hubungan antara Gerwani dengan PKI dan presiden Soekarno menjadi sangat erat. Gerwani akhirnya menyebarkan model tentang keibuan yang militan, dimana ibu-ibu harus bertanggung jawab terhadap pendidikan moral anak-anak mereka dan mengarahkan anak-anak agar menjadi anggota berguna dari keluarga manipol yang sejati. Model keibuan militan ini mengabungkan dua unsur yaitu fungsi keibuan perempuan dengan aktivitas politik .
2. Perwari
Selain Gerwani, pada tahun 1945 berdiri Perwari sebagai organisasi perempuan sekuler yang beasaskan Pancasila, dan dengan tegas menyatakan bahwa ketua Perwari bukan dan tidak ingin menjadi anggota organisasi politik manapun. Akan tetapi, untuk anggota biasa diberikan kebebasan penuh untuk masuk anggota organisasi politik sehingga setelah kemerdekaan banyak anggota Perwari yang masuk partai-partai politik atau organisasi perempuan yang baru berdiri seperti halnya Gerwis . Namun banyak juga yang mempunyai keanggotaan rangkap, sehinga tidak lagi aktif dalam keanggotaan organisasi lama. Keanggotaan rangkap seementara anggota Gerwani menimbulkan kebinggungan bagi Perwari sesudah Kup 1965, yaitu ketika harus membersihkan dirinya dari orang-orang Gerwani . Pada tanggal 17 desember 1953, yakni hari ulang tahun Perwari, organisasi ini melancarkan aksi demonstrasi terhadap keputusan Sukarno yang dianggap tidak konsekuen terhadap apa yang diperjuangkan oleh orgnisasi wanita. Meskipun demonstrasi ini merupakan satu-satunya yang terjadi setelah kemerdekaan, diikuti oleh kalangan luas gerakan perempuan, dan memperjuangkan kepentingan gender perampuan, namun tidak ada satu organisasi perempuan muslim yang ikut serta. Hanya saja banyak anggota KWI yang ikut serta, meskipun mereka hanya sebatas sebagai individu saja bukan sebagai kesatuan organisasi KWI. Karena hal itulah, sejak tahun 1953 hubungan antara Gerwani dan Perwari sudah tidak baik, hal ini karena Gerwani merasa tersinggung oleh peranan Perwari sebagai protagonis utama . Sebagai organisasi yang melibatkan diri dalam persoalan kemasyarakatan, tahun 1950 Perwari terlibat dalam berbagai bidang perjuangan. Diantaranya, Perwari mendirikan sekolah, biro konsultan, klinik ibu dan anak, dan buruh perempuan. Pada tahun 1954, Perwari mengalami kemunduran karena banyak anggota yang keluar dari organisasi terkait protes keras Perwari terhadap presiden Sukarno setelah melakukan poligami dengan Hartini. Alasan keluarnya para anggota ini ketakutan apabila dikaitkan dengan organisasi radikal yang sudah berani menentang presiden dan kebanyakan suami-suami dari anggota Perwari banyak mendapat tekanan di tempat lain, pemimpin-pemimpin organisasi ini juga mendapatkan tekanan moral yang berat. Selanjutnya Perwari tidak menerima bantuan apapun untuk berbagai kegiatanya dan pemimpin Perwari banyak mendapat ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Dengan kata lain, protes yang dilakukan Perwari justru merugikan organisasi sendiri. Bukti kemarahan Sukarno terhadap Perwari ini terlihat ketika ia hendak membubarkan organisasi soaial wanita ini .
Pada pemilu 1955, Perwari pada mulanya tidak mengikuti organisasi perempuan yang merupakan bagian dari partai politik, dan juga tidak berkampanye untuk calon Perwari sendiri. Alasanya yaitu bahwa mereka yang ikut serta dalam politik berarti akan memasuki badan utama parpol, sehingga Perwari bukan hanya sebagai sayap perempuan saja, karena di dalam perpol tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, Perwari bahkan menghadapkan langsung pada partai-partai politik dengan program perjuanganya sendiri. Program yang dimaksud antara lain pelaksanaan UU Perkawinan yang maju, persoalan pendidikan dan kesehatan, memperluas Angkatan Kepolisian untuk menanggulangi pelacuran, dan pengendalian harga. Program ini dikirimkan ke 15 partai politik, namun pada akhirnya hanya PSI dan PNI yang menyetujui program Perwari ini. Pada perkembangan selanjutnya, Perwari memutuskan mengajukan calonya sendiri setelah menyadari bahwa PSI dan PNI hanya menempatkan kepentingan partai diatas program Perwari . Pada masa Orde Lama ini persaingan antara Perwari dengan organisasi progresif seperti halnya Gerwani tidak pernah padam dan saling menjatuhkan satu sama lain. Pada pidato ketua Gerwani yang disampaikan tahun 1964 antara lain dikemukakan bahwa Gerwani bertentangan dengan organisasi-organisasi perempuan lain yang menurut kata-kata ketua ini "hanya giat berjuang untuk kepentingan nyonya-nyonya pejabat tinggi." Jelas kata-kata tersebut dialamatkan pada Perwari .

3. Wanita Katholik
Peranan Wanita Katholik kembali aktif lagi menjadi sebuah organisasi dibawah naungan Partai Katholik. Pada Desember 1949 diadakan kongres KUKSI yang bertujuan untuk menghidupkan kembali organisasi. Ny. Kwari Sosrosumarto, sebagai ketua seksi perempuan kongres mengajukan resolusi yang gemilang, yaitu berisi agar Wanita Katholik meluas ke seluruh Indonesia, dan tidak sekedar membatasi diri di daerah yang lama yaitu Surakarta dan Yogyakarta saja . Perana Wanita Katholik pada tahun 1950 diantaranya berada di garis depan dalam menuntut Undang-Undang Perkawinan monogamy . Organisasi ini juga giat dalam pekerjaan sosial, khususnya bagi anggota umat katholik seperti halnya membangun tempat penitipan anak, sekolahan, dan kelompok pengajaran agama untuk perempuan. Pada perkembanganya Wanita Katholik menjadi anggota terkemuka KWI dan secara lokal menjadi anggota GOW (Gabungan Organisasi Wanita) .
Organisasi Wanita Katholik ini dalam kebijakanya sangat menentang Komunisme terutama Gerwani. Gerwani dianggap mengancam kedudukan organisasi lain termasuk Wanita Katholik karena selama Demokrasi Parlementer Gerwani kedudukanya sangat dominan di dalam setiap pergerakan organisasi wanita Indonesia. Oleh sebab itu, tujuan Wanita Khatolik hanya ingin berkecimpung di dalam urusan sosial, namun pada ulang tahunya yang ke 40 pada tahun 1964, organisasi ini juga harus ikut berjuang melawan feodalisme, imperialisme dan kolonialisme. Ketua Kowani Hurustiati Subandrio mengatakan dan mengingatkan agar Wanita Katholik sebagai kaum perempuan ikut berjuang bersama-sama masyarakat Indonesia seluruhnya yaitu melaksanakan Tri Komando Rakyat untuk membubarkan proyek neokolonialisme Malaysia. Sementara itu disisi lain, Wanita Katholik ketakutan oleh prahara revousioner yang melanda Indonesia pada awal tahun 1960an tetapi secara terpaksa merasa harus ikut dalam usaha melawan Malaysia sebagai suatu solidaritas .
4. Aisyah
Aisyah merupakan salah satu organisasi muslim non politik yang terkemuka, semula organisasi ini adalah bagian dari Muhamadiyah namun sejak 1951 kedua belah pihak memandang bahwa organisasi wanita ini sifatnya otonom, meskipun sifatnya hanya otonom terbatas. Aisyah menetapkan peraturanya sendiri dan melaksanakan keputusanya sendiri, namun organisasi ini harus mengikuti semua keputusan Muhamadiyah. Keputusan ini diambil dalam kongres Aisyah yang diadakan bersamaan dengan Kongres Muhamadiyah. Ketua Muhamadiyah menduduki posisi yang lebih tinggi dari pada ketua Aisyah. Hal ini dimungkinkan disesuaikan dengan pandanagn Islam mengenai kedudukan wanita dan laki-laki yang menyatakan bahwa alangkah baiknya apabila seorang pemimpin adalah kaum laki-laki.
Campur tangan Muhamadiyah dalam organisasi ini dapat terlihat dari berlakunya hak Muhamadiyah untuk memveto setiap keputusan Aisyah yang dianggap bertentangan dan pengurus besar Muhamadiayh mempunyai wewenang untuk memecat anggota Aisyah. Sementara, Asiyah tidak mempunyai wewenang untuk memveto keputusan Muhamadiyah apalagi mempunyai hak memecat anggota Muhamadiyah. Hubungan antara keduanya seperti hubungan suami istri menurut tata cara Islam. Menurut peraturan dasarnya kegiatan Aisyah yang pertama adalah menyiarkan Islam, khususnya mendidik para wanita dan para gadis agar menjadi wanita Muslim yang sejati, dan tugas yang kedua adalah untuk mengalakan pendidikan. Tugas lainya antara lain mengurus sejumlah lembaga keagamaan dan semuanya adalah dalam rangka mengajarkan sopan santun pada wanita.
Hal terpenting yang dilakukan organisasi ini pada sekitar tahun 1950an adalah kebijakan mengenai permasalahan UU Perkawinan. Golongan wanita muslim umumnya menerima Keputusan No 19. Hal ini sangat berbeda dengan garis kebijakan dari organisai wanita lainya yang sifatnya lebih progresif seperti halnya Perwari dan Gerwani. Pada tahun 1953 saat diadakan musyawarah diantara sebelas organisasi wanita Muslim, hasilnya mereka menolak UU Perkawinan yang diajukan oleh Komisi Perkawinan, serta menuntut diberlakukanya UU Perkawinan Islam . Aisyah juga tidak mempermasalahkan poligami hanya saja tata cara harus disesuaikan dengan hukum Islam, paling tidak harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari istri sebelumnya.
Hubungan antara Aisyah dengan Gerwani sangat kaku, karena Aisyah memandang bahwa prinsip-prinsip Islam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip komunis. Misalnya banyak terjadi pelecehan terhadap agama Islam dan banyak fitnah yang ditujukan kepada Aisyah, misalnya diberitakan bahwa Aisyah ingin melawan pemerintah. Selain Aisyah, organisasi wanita muslim juga ada yang bergerak di bidang politik, antara lain Muslimatnya Masyumi dan Muslimatnya NU. Meskipun pada akhirnya organisasi Muslimat Masyumi dibubarkan dan dikeluarkan dari KWI pada masa Demokrasi Terpimpin setelah ketua KWI Hurustiati Subandrio yang berhaluan kiri mengambil alih pimpinan KWI. Perubahan pengurus ini telah merubah arah dan tujuan KWI yang lebih barhaluan Kiri. Namun pada tahun 1961 Muslimatnya NU masih dipertahankan dari keanggotaan KWI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi kecenderungan dikuasainya gerakan dan organisasi perempuan oleh sayap kiri. Hal ini mungkin sangat dipengaruhi oleh Gerwani yang mendominasi organisasi wanita dan sebagai organisasi yang paling dekat dengan Sukarno.
5. HMI-Wati (Himpunan Mahaiswa Islam Putri)
Organisasi ini adalah salah satu organisasi wanita Muslim sekaligus sebagai organisasi pemuda pada masa Orde Lama yang dikomandani oleh para mahasiswa wanita Muslim. Dari tahun ke tahun, aktifitas dan peran HMI-Wati dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan organisatoris HMI dengan mengikuti dinamikanya mulai dari revolusi fisik, mempertahankan kedaulatan sampai dengan pemberontakan PKI. Pada masa Orde Lama anggota HMI-Wati terus mengalami peningkatan meskipun pada waktu itu masih dibawah dominasi Gerwani maupun Perwari, dan Aisyah. Masalah masalah kewanitaan di HMI semula kurang mendapat penyelesaian dan jalan keluar yang wajar. Kegiatan–kegiatan HMI-Wati hanya ditampung dalam bentuk seksi atau departemen keputrian. Dalam kaderisasi informal, HMI-Wati ditempatkan pada bagian- bagian yang kurang strategis (seksi komsumsi, perlengkapan, paling tinggi sekretaris). Sehinga mereka kurang dapat menunjukan potensi dan kemampuan mereka.
Secara kualitas, kader kader HMI-Wati memiliki potensi besar untuk ikut dalam perjuangan wanita di Indonesia, tapi budaya patriarki yang masih kental dalam aktifitas HMI secara khusus dan budaya Indonesia secara umum, sehingga menyulitkan HMI-Wati untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, adanya anggapan tentang kiprah aktivis perempuan yang dibatasi oleh perspektif lingkungan sekitarnya pun membuat HMI-Wati makin tertinggal dalam hal kaderisasi.
Pada perkembanganya HMI-Wati mulai sadar bahwa potensi mereka perlu ditingkatkan dari hanya sekedar objek menjadi subjek, sehingga mereka dapat mengembangkan diri secara khusus. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah sebuah wadah penyampaian aspirasi tersendiri bagi kaderisasi HMI-Wati. Maka lahirlah ide pembentukan Kohati.
Gagasan pembentukan Kohati lahir pada saat musyawarah kerja HMI Jaya pada tanggal 12 desember 1965 dengan maksud lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota HMI Putri dan ikut serta dalam melaksanakan cita- cita perjuangan bangsa melalui satu wadah dan membentuk HMI-Wati menjadi kader- kader yang peduli pada organisasi kemasyarakatan, sosial politik serta bidang kewanitaan.
Kemudian Kohati dikukuhkan dengan surat keputusan no 239/A/Sek/1966 tanggal 11 juni tentang pembentukan Korp HMI Wati. Untuk sementara korp ini dibentuk dalam tingkatan cabang, komisariat dan rayon dengan status semi otonom. Pembentukan Kohati secara nasional dilaksanakan pada kongres VII HMI di Surakarta tanggal 10-17 september 1966, dalam sub komisi musyawarah HMI-Wati telah memutuskan mendirikan Korps HMI-Wati disingkat Kohati tanggal 17 september 1966. Setelah berdirinya Kohati kemudian bermunculan kesatuan kesatuan aksi termasuk Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI). Perkembangan HMI secara umum dan HMI Wati secara khusus masih eksis sampai saat ini .

6. Organisasi Perempuan Kekaryaan
Organisasi Karya Perempuan ini banyak dibentuk pada tahun 1950-an yang biasanya terdiri dari organisasi para istri, seperti organisasi Bayangkari, organisasi perempuan pegawai negeri, atau perempuan dengan profesi tertentu. Diantara organisasi para istri ABRI ini yang paling radikal adalah Bhayangkari. Organisasi ini didirikan atas prakarsa istri Panglima Polisi, Ny. Lena Soekanto_Mokoginta. Namun ia menolak sebagai ketua organisasi melainkan hanya sebgai pelindung. Setelah dibentuk, Bhayangkari segera ikut dalam Kongres Wanita di Yogyakarta dan mulai berperan penting dalam KWI. Tujuan pertama yang dijalankan oleh organisasi ini adalah membantu para Polisi Wanita yang baru pulang dari medan gerilya dan membantu istri-istri polisi yang ditinggal mati suaminya.
Bhayangkari cepat berkembang dan banyak membangun cabangnya di seluruh Indonesia. Bhayangkari ini aktif memperjuangkan agar para perwira wanita mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan dengan kaum laki-laki. Dalam memperjuangkan UU Perkawinan, mereka menentang keputusan no 19 dan ikut berdemonstrasi bersama organisasi progresif wanita lainya dalam menentang pernikahan antara Soekarno dan Hartini. Dalam Pemilu tahun 1955, Bhayangkari tidak ikut secara mandiri melainkan berkampanye untuk Angkatan Kepolisian. Dari dukunganya terhadap Angkatan Kepolisian, Bhayangkari mendapatkan imbalan karena organisasi Kepolisian menambahkan tiga butir tuntutan pada kampanye mereka yaitu, membuat UU Perkawinan yang adil, menolak keputusan No 19, dan menuntut dibuatnya lembaga peradilan pada anak-anak. Bhayangkari ini menuntut monogami dan yang berhak menjadi anggota adalah istri pertama dari anggota Kepolisian. Hal ini diputuskan pada konggresnya yang kedua tahun 1956 .
Pada masa demokrasi terpimpin Bhayangkari banyak mendukung kaum kiri, meskipun dalam agendanya mereka sangat membenci PKI. Dukungan Bhayangkari terhadap pemikiran Sukarno yang PKI menjadi salah satu contoh yang mebuktikan bahwa dalam tubuh organisasi ini muncul indikasi tidak konsekuen dan bermuka dua. Bhayangkari pernah mengirimkan 50 orang anggotanya untuk mengikuti kursus kader nasakom dan membawa slogam berbunyi Berdikari . Tetapi disisi lain Bhayangkari ikut bergabung dengan Sekber Golkar dalam rangka membendung PKI . Pada perkembangan selanjutnya Bhayangkari menjadi semakin kuat dengan mitra karyanya (laki-laki).
Begitu besarnya peranan wanita pada masa Orde Lama inilah yang akan mengilhami kebangkitan pergerakan wanita pada masa selanjutnya, yaitu memperjuangkan hak-haknya agar tercipta sebuah emansipasi wanita modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama. Wanita adalah bagian dari salah satu sayap yang apabila diberi kesempatan hak-hak yang sama dengan laki-laki, maka kemajuan yang tinggi bagi bangsa ini akan tercapai. Namun wanita harus ingat terhadap batasan-batasan yang ada dan ingat pada budaya ketimuran yang menjadi salah satu cirri khas bangsa Indonesia.
C. Penutup
Pejuangan wanita Indonesia untuk memperbaiki nasibnya dan mengembalikan hak-hak mereka dari budaya patriarki ( mental bapak) sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Banyak sekali tokoh perjuangan wanita yang secara gigih memperjuangkan kemerdekaan dengan caranya sendiri yaitu dengan berjuang agar para wanita Indonesia dapat meraih pendidikan dan hak yang sama dengan para pria. Sementara itu, organisasi perempuan Indonesia baru mulai tumbuh pada sekitar abad ke 20 yang ditandai dengan banyak berkembanganya organisasi wanita modern sebagai salah satu organisasi kebangsaan. perjuangan wanita melawan penjajah Belanda pada waktu itu telah memberikan inspirasi dan dorongan bagi wanita-wanita generasi kemudian, yang berjuang untuk emansipasi kaumnya sekaligus memiliki peranan partisipasi dalam mengisi hasil perjuangan kemerdekaan tanah airnya. Perjuangan kaum wanita pada waktu itu bukan hanya sekedar berjuang di garis belakang saja, tetapi juga banyak yang ikut berjuang dalam revolusi fisik sehingga hal ini akan mempengaruhi mental perjuangan wanita yang keras (semangat revolusi) dalam menuntut hak-haknya.
Pada masa Orde Lama gerakan wanita banyak mengalami kebangkitan, hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi baru dengan tujuan yang beragam. Namun pada dasarnya mereka mempunyai kesamaan tujuan antara satu dengan yang lain yaitu tujuan untuk meraih persamaan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Perjuangaan wanita ini kadang harus menghadapi tantangan yang berat terutama dari golongan konservatif yang masih menggunakan tata cara feodalisme, dimata laki-laki, perempuan akan menjadi pesaing yang harus diwaspadai karena dengan perjuanganya mereka mampu mengurusi urusan umum dan urusanya sendiri.
Barbagai wadah organisasi wanita berdiri di tengah-tengah suhu politik Orde Lama. Berbagai corak gerakan mereka usung sesuai dengan karateristik masing-masing, bukan hanya mengurusi permasalahan-permasalahan sosial, kewanitaan, pendidikan, ataupun agama saja. Namun muncul pula organisasi sosial wanita yang terjun di gelanggang politik secara nyata. Berbagai organisasi dengan corak dan tujuan yang berbeda ini disatukan dalam satu wadah yaitu Kongres Wanita Indonesia yang didirikan pada sekiatar tahun 1960-an. Pada masa ini juga ditandai dengan hubungan yang tidak harmonis antar organisasi wanita yang disebabkan karena perbedaan ideologi ataupun arah dan tujuan organisasi yang berseberangan. Organisasi tersebut antara lain, Gerwani sebagai organisasi politik wanita terbesar dengan Perwari yang merupakan organisasi sosial pada saat itu. Selain itu, Organisasi agama seperti Aisyah, Wanita Katholik juga menjalin hubungan yang tidak harmonis dengan Gerwani yang notabene sebagai gerakan komunisme anti agama. Gerwani muncul sebagai organisasi wanita terbesar dikarenakan pendekatan masa terhadap tani dan wanita miskin sesuai garis yang ditetapkan oleh PKI, selain itu kedekatan Gerwani dengan presiden Soekarno menjadi perangsang organisasi ini untuk melebarkan sayapnya ke seluruh wilayah Indonesia.
Hal yang menarik untuk dibahas tentang pergerakan wanita pada masa Orde Lama yaitu perjuangan mereka mengenai UU Perkawinan yang adil dan tuntutan monogami. Organisasi wanita progresif seperti halnya Perwari dan Gerwani sangat menentang poligami, sementara organisasi Islam baik sosial ataupun politik setuju dengan poligami namun dengan kaidah Islam. Pemicu permasalahan ini adalah pernikahan antara Hartini dan Sukarno yang menandai sikap tidak konsekuen Sukarno terhadap perjuangan wanita seperti yang diungkapkanya dalam karangan yang berjudul Sarinah.
Sementara itu, sejak dimulainya Demokrasi Terpimpin mulai terdapat kecenderungan dikuasainya federasi gerakan perempuan oleh sayap kiri. Hal ini terkait terpilihnya Huyustuti Subandrio yang berhaluan kiri sebagai pemimpin KWI. Arah perjuangan gerakan wanita juga berubah dan hanya mementingkan perjuangan politik, sementara masalah feminis mulai dilupakan. Hal yang penting dan perlu dicatat pada masa Orde Lama yaitu mulai berkembangnya organisasi perempuan karya. Organisasi ini antara lain adalah Bhayangkari yang tumbuh, mandiri, dan ikut berpartisiapsi dalam berbagai perjuangan perempuan mulai dari perjuangan menetapkan UU Perkawinan monogami sampai perjuangan membendung PKI.
Itulah berbagai perjuangan yang telah dilakukan oleh wanita Indonesia pada masa Orde Lama, betapa heroiknya perjuangan yang telah mereka lakukan baik dalam revolusi fisik maupun dalam memperjuangkan hak-haknya dari tradisi dan arus tantangan pada waktu itu. Semoga pada masa ini muncul kembali perjuangan-perjuangan tersebut dalam rangka memperbaiki kondisi bangsa dan ini menjadikan inspirasi bagi wanita Indonesia agar tidak bersikap pasif dan semakin berperan penting bagi kemajuan bangsa.

Daftar Pustaka
Ita F Nadia, 2007, Suara-Suara Perempuan Korban Tragedi ’65, Yogyakarta, Galangpress
K Hikmah Diniah, 2007, Gerwani bukan PKI Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia, Yogyakarta: Caraswatibooks.
Kowani. 1986, Sejarah Setengah Abad Kasatuan dan Persatuan Wanita Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka
Paramoedya Ananta Toer, 2002, Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer, Jakarta : Gramedia.
Saskia Eleonora Weiringggan, 1999, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Jakarta, Garda Budaya.
Sri Retna Astuti, 1990, Peranan Dapur Umum Dalam Masa Revolusi 1945-1949 di DIY, Yogyakarta : Depdikbud, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Sukarno, 1965, Di Bawah Bendera Revolusi,_____________
SaskiaEleonora Weringa, Kuntilanak Wangi : Organisasi-Organisasi Perempuan sesudahtahun1950,http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/2385/, diakses tanggal 28 April 2008, jam 15.00 WIB.
Rusiyati, Sepintas Gerakan Wanita Indonesia dalam Perkembangan Sejarah, Diakses dari http://www.egroups.com/group/milis-spiritu, pada tanggal 28 April 2008, pukul 15.00 WIB.
_____, HMI Wati dan Dinamika Gerakan Perempuan, diakses dari http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/, tanggal 28 April 2008, pukul 15.00 WIB.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar